Ini 7 Kendala Sistem Resi Gudang

petani

sutrionoedi.info – Seperti yang dilansir dari buletin BAPPEBTI edisi Juli 2017,  Guru Besar dan Ketua Internasional Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Rina Oktaviani menyampaikan hasil studi seputar SRG.

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai alternatif Program Pemerintah yang memiliki peran menjaga stok pangan, peningkatan kualitas produk dan stabilisasi harga. Dengan program SRG, petani bisa menunda penjualan hasil panen dengan menyimpannya di gudang terakreditasi dan mendapatkan dokumen resi gudang sebagai jaminan kredit di bank. Petani dapat menjual pada saat harga pasar telah membaik, melunasi kredit, dan mendapat sisa uang hasil penjualan.

Rina
Rina Oktaviani – Guru Besar dan Ketua Internasional Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS)
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Dalam pelaksanaan SRG, ternyata ditemukan juga beberapa kendala , diantaranya adalah:

(1) kurangnya pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha (petani, poktan, gapoktan dan koperasi),

(2) belum ada pihak yang siap membeli komoditas dengan harga yang dapat diterima,

(3) besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG,

(4) bank memiliki alternatif pembiayaan lain yang lebih menguntungkan misalnya kredit komersial atau kredit lain,

(5) standar kualitas hasil panen yang tidak seragam,

(6) keterbatasan referensi harga komoditas dan

(7) belum optimalnya sinergi kebijakan instansi terkait.

Hal ini sejalan dengan penelitian Haryotejo (2013) yang menemukan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pilot project SRG adalah koordinasi antar stakeholders; Bank, Gudang dan Koperasi dan juga hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi, serta likuiditas kredit yang tidak berjalan dengan baik.

“Implementasi SRG diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional.”

Sementara itu kajian Kementrian perdagangan (2014) menunjukkan bahwa implementasi SRG untuk komoditi lada di propinsi Lampung dan Bangka belum siap baik dari sisi pelaku usaha, kelembagaan maupun sarana dan prasaran yang digunakan.

Dalam implementasinya kendala yang dihadapi oleh masing-masing komoditas SRG berbeda tergantung dari karakteristik komoditas, aset pengelola dan struktur pasar.

Untuk komoditas pertanian seperti gabah misalnya, syarat minimal volume gabah (10 ton) menjadi permasalahan utama yang sulit dipenuhi oleh petani karena kepemilikan lahan yang kecil (sekitar 0,2 ha/petani).

Sedangkan untuk komoditas perkebunan khususnya kakao, tidak adanya insentif harga untuk menjual kakao dalam bentuk fermentasi membuat implementasi SRG sulit berkembang.